leasing.jpgSewa guna usaha sering dilakukan baik itu oleh seseorang yang melakukan kegiatan bisnis atau tidak. Tujuan dalam melakukan sewa diantaranya alternatif karena belum mampu untuk memiliki, menghemat biaya, mencoba sebelum memliki dan lainnya. Pengertian dari sewa guna usaha atau dalam bahasa inggris disebut leasing yaitu setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau me mperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama” (PSAK 30). Pengertian lain disebutkan sewa guna usaha adalah pembiayaan pengadaan barang modal kepada Penyewa Guna Usaha untuk jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat barang modal (sewa pembiayaan) (PMK 1169).

Dalam transaksi leasing terdapat dua istilah yang harus dipahami.

  1. Lessor
  2. Lessee

Lessor adalah pemilik atas barang atau aset yang akan disewakan atau yang punya kosan atau yang punya kontrakan. Lessor terbagi menjadi dua yaitu perusahaan dan perorangan. Perusahaan sewa guna usaha yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Lesee adalah pengguna barang atau aset yang disewakan atau penyewa atau yang bayar uang bulanan kosan atau user atau tukang ngontrak. Mudahnya lessor adalah orang yang punya kosan sedangkan lessee adalah yang ngekos. Hal ini harus diperbaiki sebelum mempelajari lebih lanjut tentang transaksi leasing. hak Pemahaman yang terbalik akan mempersulit memahami transaksi leasing.

Sewa guna usaha dalam praktiknya dibagi menjadi dua bagian

  1. Sewa guna usaha dengan hak opsi
  2. Sewa guna usaha tanpa hak opsi

Hak opsi adalah kita sebagai penyewa memiliki pilihan untuk membeli barang atau aset atau kosan yang sedang kita sewa. Jadi perbedaan mendasar antara dua sewa tersebut ada pada pilihan untuk membeli barang atau tidak memiliki pilihan.

  1. Sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sewa guna usaha dimana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati.
  2. Sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sewa guna usaha dimana lessee pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut.

Sebuah transaksi disebut sewa guna usaha dengan hak opsi harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Semua kriteria harus dipenuhi, apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi maka sewa guna usaha tersebut termasuk kedalam sewa guna usaha tanpa hak opsi. Berikut adalah kriterianya

  1. Jumlah pembayaran sewa harus menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor

Maksudnya adalah ketika lessor menyewakan maka harga didalamnya harus mengandung keuntungan yang telah ditetapkan lessor. Jangan sampai lessor menyewakan tanpa ada keuntungan didalamnya. Selain keuntungan pun yang harus dimasukkan kedalam harga sewa adalah harga perolehan barang modal sehingga pada lessor tidak akan mengalami kerugian.

2. Masa sewa minimal

  • Golongan I : 2 tahun
  • Golongan II dan III : 3 tahun
  • Golongan bangunan : 7 tahun

Masa sewa minimal tergantung kepada jenis nya dan golongannya.

3. Perjanjian memuat mengenai opsi bagi lessee

Sewa guna usaha dengan hak opsi didalam perjanjiannya harus dituliskan secara jeas, tersurat dan tidak samar-samar bahwa lessee berhak membeli yang disewa atau dalam pembahasan kali ini disebut sebagai hak opsi.

4. Tidak boleh dilakukan penyusutan

Apabila lessee memiliki niat untuk membeli apa yang disewa namun hal itu belum deal atau belum terjadi transaksi maka perusahaan tidak boleh melakukan penyusutan karena prinsip dalam penyusutan adalah aset yang bisa dilakukan penyusutan hanyalah aset yang dimiliki oleh sendiri.

5. Boleh dilakukan penyusutan pada saat sudah membeli

Kondisi berbeda apabila aset sudah resmi dimiliki oleh perusahaan. Meskipun perusahaan sebelumnya menyewa tetapi karena termasuk kedalam sewa guna usaha dengan hak opsi kemudian perusahaan memutuskan untuk menggunakan hak opsinya maka ketika aset tersebut sudah resmi menjadi aset perusahaan maka diperbolehkan melakukan penyusutan.

6. Pembayaran sewa boleh dimasukkan kedalam biaya

Biaya sewa yang dikeluarkan oleh perusahaan maka diperbolehkan dijadikan biaya meskipun sewa guna usaha termasuk kedalam sewa guna usaha dengan opsi.

7. Masa sewa belum habis DJP akan melakukan koreksi biaya

Apabila masa sewa belum habis tetapi biaya sudah dikeluarkan kemudian perusahaan menggunakan hak opsinya maka DJP akan melakukan koreksi biaya yaitu koreksi biaya yang benar-benar dirasa manfaatnya atau dalam bahasa akuntansi dilakukan AJP (Ayat Jurnal Penyesuaian) atau AJE (Adjusting Entries). Contoh PT. Melia sudah membayar sewa sebuah kantor untuk tahun 2017 sebesar 12 juta. Tetapi dibulan April PT. Melia memutuskan untuk membeli kantor tersebut. Dalam hal ini biaya yang diakui oleh DJP adalah biaya untuk bulan Januari sampai dengan Maret atau 3 juta sedangkan 9 juta lainnya dikoreksi.

8. Lessee tidak memotong PPh Pasal 23

Lessee tidak memotong PPh pasal 23 dengan alasan lessor lah sebagai perusahaan jasa sewa menyewa harus memotong sendiri kemudian karena lessee adalah pengguna sewa maka secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 23.

leas.jpgDimisalkan masa sewa berakhir maka perusahaan memiliki dua alternatif. Pertama yaitu menghentikan sewa atau kedua perusahaan memperpanjang sewa. Apabila melakukan perpanjangan atau menghentikan sementara kemudian diperiode berikutnya melakukan sewa lagi maka disebut sebagai penyewaan kembali. Hal yang sama terjadi dalam penjualan. Dibawah ini dijelaskan kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi berdasarkan pajak atau fiskus.

  1. Penjualan dan penyewaaan: Lessee tidak boleh mengkreditkan PPN

Lessee tidak boleh mengkreditkan PPN meskipun lessor memotong PPN nya. Hal ini berlaku baik itu dalam penyewaaan kembali atau penjualan. Dalam kasus ini seakan-akan lessee adalah konsumen akhir yang tidak bisa dikreditkan kembali. Apabila perusahaan menjadikan PPN yang dipotong oleh Lessor menjadi pajak masukan maka Lessee harus membayar kembali pengkreditan pajak tersebut. Contoh: PT. Muldika menyewa gedung sebesar 10  juta pertahun. Apabila ditambah dengan PPN maka harus membayar 11 juta. Apabila PT Muldika mengkreditkan 1 juta sebagai pajak masukan maka PT Muldika harus mengembalikannya atau membayar 1 juta.

2. Penyewaan: Lessor harus memungut PPN

Apabila dalam kondisi penyewaaan maka Lessor diwajibkan untuk memungut PPN.

3. Lessee menjual ke lessor        : PPh 5% dari nilai jual

Apabila terjadi jual beli maka dikenakan PPh sebesar 5%. Bedanya adalah pada dasar pengenaan pajak (DPP). Apabila Lessee menjual keapda lessor maka yang menjadi DPP adalah nilai jual.

4. Lessor menjual ke lessee        : PPh 5% dari nilai opsi

Kondisi kedua adalah Lessor menjual kepada lesee maka yang menjadi DPP adalah nilai opsi yang sudah disepakati dalam perjanjian sebelumnya.

Tidak berbeda jauh dengan PMK 1169 dalam PSAK dijelaskan mengenai karakteristik sebuah sewa usaha itu dinamakan sewa usaha dengan hak opsi. Penjelasan lebih lengkap dapat dibaca dalam PSAK 30. Dalam PSAK 30 dijelaskan karakteristiknya yaitu

  1. Lessee memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewakan

Penjelasan yang sama dalam karakteristik nomer 3 versi pajak (baca poin Perjanjian memuat mengenai opsi bagi lessee)

2. Full payout lease

Penjelasan yang sama bisa dibaca dalam karakteristik nomor 1 versi pajak (baca poin Jumlah pembayaran sewa harus menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor)

3. Masa sewa guna usaha minimum 2 tahun

 

Referensi:

  1. PMK 1169 tahun 1991
  2. Perencanaan Pajak. Erly Suandi edisi 6 halaman 55-58
  3. Perencanaan Pajak. Erly Suandi edisi 5 halaman 49-55
  4. PSAK Nomor 30
Iklan