tax.jpgDalam buku Perencanaan Pajak yang ditulis oleh Erly Suandi edisi kelima dijelaskan mengenai tahapan dalam perencanaan pajak yaitu pada halaman 13 sampai dengan 27. Dalam buku itu dijelaskan ada lima tahapan dalam perencanaan pajak yaitu

  1. Menganalisis informasi yang ada
  2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
  3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak
  4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
  5. Memutakhirkan rencana pajak

Pembahasan lebih rinci akan dijelaskan dibawah ini,

  1. Analisis informasi

Informasi adalah data yang dapat mengubah keputusan pengguna. Dalam perencanaan pajak diperlukan informasi mengenai pajak sehingga tujuan dari perencanaan pajak tercapai. Oleh karena itu seorang manajer atau pihak yang bertanggung jawab harus memiliki informasi yang cukup dan memahami kondisi dan situasi yang sedang dialami.  Informasi yang dimiliki dalam kebijakan perpajakan disuatu perusahan harus memperhatikan faktor-faktor yang terdiri dari,

  • Fakta yang relevan

Fakta artinya keadaan yang sebenarnya, relevan artinya sesuai. Jadi fakta relevan adalah keadaan yang sebanarnya yang sesuai dengan kebutuhan untuk Agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat maka seorang manajer harus memiliki fakta yang relevan dalam hal melakukan perencanaan pajak. Setidaknya seorang manajer harus bisa menentukan dalam hal,

  1. Bentuk usaha: Bentuk usaha apakah akan dipilih, apakah bentuk usaha badan atau perseorangan. Kalau bentuk usaha yang dipilh adalah bentuk usaha perseorangan maka akan mendapat keuntungan yaitu mudah dan murah dalam proses pembentukannya, pemilik perusahaan mengendalikan secara langsung perusahaannya, tidak terlalu dipengaruhi oleh peraturan pemerintah, pemilik menerima semua keuntungan dan menanggung semua kerugian usaha dan lain-lain. Namun jika memilih bentuk usaha pereorangan akan ada kelemahan yaitu keterbatasan dalam mendapatkan modal. Apabila modal terbatas maka keuntungan yang akan didapatkanpun akan terbatas. Olehkarena itu pihak manajemen harus memilih diantara bentuk usaha yang diperbolehkan ini. Dalam hal perpajakan ketika memilih perseorangan maka tarif pajak yang dikenakan yaitu terdiri dari 5%, 15%, 25% dan 30% sedangkan untuk badan memiliki tarif tetap sebesar 12,5% dan apabila lebih dari 50 milyar peredaran usahanya dalam setahun maka dikenakan tarif 25%. Secara tarif lebih kecil tarif perseorangan daripada badan.
  2. Kegiatan usaha: kegiatan usaha yang dipilih akan menentukan perlakuan perpajakannya sehingga pemilihan kegiatan usaha ini bisa merupakan salah satu perencanaan pajak. Sebagai contoh adalah apabila yang akan dipilih kegiatan usaha dalam bidang jasa maka perlu mengetahui perlakuan perpajakan yang berlaku pada masing-masing jenis jasa tersebut. Perlakuan khusus tersebut yaitu jasa yang tidak terutang PPh, jasa yang terutang PPh dan perbedaan tarif pemotongannya. Pertimbangan pengenaan PPN atas jasa pun harus diketahui yaitu jasa yang dibebaskan dari pengaan PPN dan jasa yang dienakan PPN.
  3. Penempatan modal: Modal yang ditempatkan bukan melalui bursa efek misalnya akan mendapatkan keuntungan yaitu tidak termasuk kedalam objek pajak sehingga tidak perlu membayar pajak namun terdapat kelemahan yaitu modal tidak bisa diperjualbelikan sehingga ketika menjual saham tidak akan ualbelikan sehingga bisa mendapatkan keuntungan, namun apabila dilepas dibursa efek maka diharuskan membayar pajak dengan tarif 0,1% daru jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan tambahan sebesar 0,5% dari nilai seluruh saham yang dimiliki pendiri.
  4. Fasilitas perpajakan: fasilitas perpajakan dalam PPN misalnya berupa PPN tidak dipungut, dibebaskan atau ditanggung pemerintah. Kesemua fasilitas itu harus diketahui oleh manajemen dan dimanfaatkan. Misalkan perusahaan ingin memanfaatkan fasilitas pajak agar tidak dipungut PPN yaitu dengan cara nilai transaksi dibawah satu juta, penyerahannya berupa impor, penyerahannya (jual belinya) di kawasan berikat. Dengan informasi ini perusahaan bisa melakukan perencanaan pajak sehingga pajak bisa lebih efisien.
  5. Menghindari tarif: hal ini dapat dilakukan dengan cara salah satunya yaitu membuat badan usaha. Apabila seseorang memiliki penghasilan yang bersumber dari perdagangan, percetakan dan konsultan maka pajak yag harus dibayar oleh Tatang misalkan akan besar. Tetapi apabila usaha perdagangan dan percetakan yang dimiliki oleh Tatang dijadikan perusahaan maka Tatang tidak akan membayar pajak sebesar ketika Tatang tidak menjadikan perusahaan pada perdagangan dan percetakan yang dia miliki.
  6. Memperlakukan biaya: salah satu yang bisa dilakukan dalam perlakuan terhadap biaya yatu dalam memilih metode penyusutan. Metode penyusutan yang kita pilih bisa dijadikan perencanaan pajak yang diiinginkan. Apabila menginginkan pajak yang kecil ditahun pertama maka menggunakan metode penyutusan saldo menurun tetapi apabila menginginkan beban depresiasi yang konstan maka memilih menggunakan metode saldo menurun. Kedua metode ini diperbolehkan dalam uu perpjakan yaitu ada pada Undang-undang pajak penghasilan atau uu nomo 36 tahun 2008 terdapat pada pasal 11.
  7. Perlakuan penghasilan: misalkan untuk pengaturan peredaran usaha harus diketahu mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi sebagai seorang PKP dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Apabila perusahaan termasuk kedalam PKP maka diwajibkan untuk memungut PPN terhadap transaksi dengan lawan transaksi PKP. Untuk pembayaran pajaknya diperhitungkan berdasarkan selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran yang terjadi selama periode tertentu.
  8. Menyiasati rugi: Rugi yang dialami perusahaan bisa direncakan yaitu salah satunya dengan penundaan penyusutan. Rugi dibagi menjadi dua, rugi komersial dan rugi fiskal. Rugi komersial itu adalah rugi berdasarkan catatan akuntansi yang dimiliki perusahaan, rugi komersial ini masih ada potensi membayar pajak. Oleh karena itu fiskus akan memeriksa perusahaan apakah
  9. telah terjadi rugi atau tidak. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar rugi maka dinamakan dengan rugi fiskal. Rugi fiskal ini yang memiliki kekutan hukum yang tetap sehingga perusahaan tidak perlu membayar pajak sampai dengan lima tahun lamanya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penundaaan dalam penyusutan. Biasanya penyusutan itu dimulai pada saat aset itu diperoleh tapi kita bisa menundanya dengan alasan komponen mesin belum siap atau bahan baku yang dioleh dengan mesin belum tersedia atau izin operasional perusahaan belum didapat.
  10. Pembayaran pajak: dalam UU PPN atau UU nomor 42 tahun 2009 PPN harus dibayar oleh PKP yaitu sebesar 80% dari barang kena pajak yang diserahkan atau dijual. Apabila menggunakan metode ini maka perusahaan akan terganggu cashflownya meskipun nantinya akan dikembalikan kelebihannya. Yang bisa dilakukan yaitu dengan cara metode Pajak Masukan dan Pajak Keluaran atau disingkat PKPM. Dengan PKPM ini perusahaan hanya perlu membayar selisih dari PKPM nya saja.
  11. Memilih NPWP dan PKP: kedunya ada manfaat dan kerugiannya. Untuk NPWP mau tidak mau, suka tidak suka, harus memiliki karena NPWP merupakan identitas bagi seluruh wajib pajak. Berbeda dengan NPWP, PKP hukumnya sunnah namun jika peredaran bruto dalam setahun lebih dari 4,8 M maka harus menjadi PKP. Jika masih tidak mau nanti fiskus akan memaksa dengan menerbitkan PKP secara jabatan.
  12. Menyiasati restitusi pajak: mengetahui penyebabnya sehingga bisa dimanfaatkan. Penyebabnya antara lain terlalu banyak menjual kepada bukan PKP sehingga terdapat kelebihan pajak. Penyebab lainnya yaitu sering melakukan eskpor yang tarifnya 0%. Namun apabila ingin melakukan restitusi fiskus harus melakukan pemeriksan. Olehkarena itu perlu dilakukan pertimbangan antara biaya dan manfaat. Apbila kita bisa mendapatkan restitusi sebanyak 10 juta tetapi kita mengeluarkan 12 juta untuk mendapatkan restitusi itu sebaiknya jangan menjadikan laporan pajak kita menjadi lebih bayar.
  13. Imbalan bunga dari Direktorat Jenderal Pajak: apabila wajib pajak disangka bersalah dan dirugikan maka DJP diharuskan membayar imbalan bunga kepada wajib pajak. Untuk mendapatkan imbalan bunga maka harus diketahui apa penyebabnya DJP membayar imbalan bunga. Penyababnya antara lain keberatan, banding dan PK dikabulkan, pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dikabulkan, batas waktu penyelesaian SKPLB terlampaui yaitu selama 12 bulan, terbit SKPLB pada pemeriksaan bukper, dan akibat surat pembetulan.
  14. Menghadapi pemeriksaaan pajak: mengetahui penyebab dlakukannya pemeriksaan pajak sehingga ketika kita menjalankan kewajiban kita sebagai wajib pajak yaitu kooperatif dalam pemeriksanaan kita mengetahui penyebab dilakukannya pemeriksaaan pajak. Penyebabnya yaitu menguji kepatuhan wajib pajak apakah benar wajib pajak itu telah menjalankan kewajibannya atau tidak, melaksanakan ketentuan perpajakan.
  • Faktor pajak (pajak internasional)

taxx.jpgDalam faktor pajak ada dua hal yang tidak bisa lepas dari faktor ini yaitu sistem perpajakan yang berlaku disuatu negara itu seperti apa karena ini akan sangat mempengaruhi semua kewajiban dalam perpajakan; faktor kedua yaitu sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan. Lebih rincinya akan dibahas sebagai berikut,

  1. Jenis pajak: seorang manajer harus mengetahui kewajiban perpajakan apa yang ada baik itu dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri sehingga ketika melakukan kegiatan operasional perusahaan tidak melanggar hukum. Apabila sudah mengetahui kewajiban perpajakannya maka akan diketahui pula bagaimana cara mensiasatinya atau cara melakukan perencanaan perpajakannya.
  2. Penafsiran UU: seperti dalam penghasilan disuatu negara, akan ada dua negara yang berselisih negara manakah yang berhak memajaki. Apakah negara sumber tempat penghasilan itu ada ataukah dari negara domisili tempat wajib pajak berada. Ini akan selalu ada pertentangan sehingga disetiap negara ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang membahas hal ini agar tidak merugikan kepada wajib pajak.
  3. Faktor penghubung: kewajiban pajak itu pasti bergantung dengan faktor penghubung. Seorang mahasiswa dengan dosennya ada faktor penghubungnya yaitu matakuliah yang diajar oleh dosen tersebut. Apabila mahasiswa itu tidak mengambil matakuliah dosen tersebut maka dia tidak akan berhubungan dengan dosen tersebut. Dalam pajakpun sama, ada faktor penghubung sehingga seseorang itu harus mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Faktor penghubung dalam wajib pajak perorarangan adalah domisili dan kewarganegaraan, sedangkan untuk wajib pajak badan adalah manajemen dan pengawasan, kepemilikan, tempat kedudukan manajemen dan tempat didirkannya badan tersebut.
  4. Domisili dan kebangsaaan pembayar pajak: ini meruapakan faktor penting untuk menentukan siapa yang menerima pembayaran pajak. Pengetahuan tentang P3B sangat berguna dalam hal ini sehingga bisa menentukan apa yang harus dilakukan kedepannya khususnya dalam bidang perpajakan.
  5. Bentuk badan: Sama dengan penjelasan sebelumnya, apabila beda bentuk badannya maka berbeda pula perlakuan perpajakannya.
  6. Sumber penghasilan: berasal darimanakah penghasilan maka disitulah akan dinilai termasuk kedalam pajak manakah penghasilan itu. Disetiap negara memiliki peraturan, perhitungan, bahkan sistem administrasi tersendiri untuk setiap penghasilannya. Dikita jika penghasilannya dari jasa maka dikenakah PPh 23, jika hanya barang saja dikenakan PPN, begitu seterusnya.
  7. Sifat transaksi: contohnya yaitu apabila ada transaksi kemudian sudah dipotong pajak sebelumnya seperti bea masuk maka tidak perlu lagi membayar pajak lainnya.
  8. Hubungan antara pembayar dengan pihak lain: bagaimana hubungan pembayar pajak dengan pihak lain, apakah ada hubungan istimewa sehingga harga jualnya rendah yang mengakibatkan pajak yang terutangnyapun jadi rendah ataukah normal.
  9. Insentif pajak: bentuknya ada empat namun perlu kehati-hatian dalam perencanaannya karena ada potensi kurangnya keamanan yang diberikan seperti aset apakah ada jaminan dari negara atau tidak sehingga menutup kemungkinan untuk dilakukan penyitaan oleh negara melalui pengadilan atau pihak lain.
  10. Tax heaven: dimanfaatkan agar pajak bisa lebih dihemat.
  11. Antipenghindaran: berhubungan dengan transaksi yang wajar terutama dalam lingkup internasional. Transaksi wajar ini memiki kaitan erat dengan transfer pricing. Perusahaan harus bisa membuktikan bahwa harga yang diberikan adalah harga yang wajar.
  • Faktor nonpajak

Faktor yang relevan berbicara tentang

  1. Masalah badan hukum: sudah dibahas
  2. Masalah mata uang dan nilai tukar: pasar kontrak ada untuk melindungi nilai tukar agar tidak mengalami kerugian namun untuk masuknya pun butuh biaya sehingga perlu dipertimbangkan mata uang yang dimiliki itu seberapa fluktuasinya.
  3. Masalah pengawasan devisa
  4. Masalah program insentif investasi
  5. Maslaah faktor nonpajak lainnya
  6. Model perencanaan pajak lebih dari satu

Dilakukan dengan cara

  • Pemilihan bentuk transaksi: apabila tidak ada rencana pembatasan minimun dan apabila ada rencana pembatasan minimum
  • Pemilihan negara asing dengan pertimbangan tarif pajak yang harus dibayar
  • Penggunaan satu atau lebih negara untuk menimbang-nimbang lebih murah mana pajaknya
  1. Evaluasi perencanaan pajak

Evaluasi yang dilakukan yaitu dengan hipotesis (misalkan pajak terutangnya adalah 100 milyar,

  • Apabila dilakukan bakal gimana (membayar 90 milyar, lebih kecil)
  • Apabila tidak dilakukan bakal gimana (membayar 100 milyar, nilainya tetap)
  • Apabila gagal dilakukan bakal gimana (membayar 125 milyar, nilainya lebih besar karena dikenakan denda akibat gagal menjalankan perencanaan pajak)
  1. Mencari kelemahan dan meperbaiki

Dilakukan dengan cara seperti dalam fungsi manajemen yaitu

  • Plan: Merencananakan pajak yang akan dilakukan perencanaan, apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana prosesnya
  • Do: Melakukan apa yang telah dirancang sebelumnya tentang perencanaan pajak
  • Check: Sebelum masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) harus dicek lagi apakah perencanaan pajak yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan rencana pajak, dan apakah perencanaan pajak yang sudah dilakukan itu dipastikan tidak melanggar undang-undang. Apabila ada yang tidak sesuai maka harus langsung diperbaiki dan direncanakan perencanaan yang lebih sesuai.
  • Action: Lakukan lagi perencanaan pajak yang sudah disempurnakan
  1. Memutakhirkan rencana pajak

Apabila ada perundang-undangan yang baru mengatur maka perlu dilakukan update dalam hal perencanaan pajak. Hal ini dilakukan terhadap

  • Pajak domestik: pajak domestik maksudnya pajak yang berada didalam negeri atau di Indonesia. Peraturan perpajakan yang baru harus diketahui oleh wajib pajak baik itu dengan cara mengikuti sosialisasi yang dilakukan dirjen pajak ketika ada peraturan yang baru atau mencari sendiri peraturan pajak yang baru agar tidak merugikan perusahaan nantinya atau bisa mengakibatkan perencanaan pajak yang dilakukan malah gagal yang mengakibatkan perusahaan didenda dan harus membayar pajak lebih mahal. Contoh: Peraturan terbaru tentang faktur pajak berbentuk elektronik mulai tahun 2016. Apabila kita tidak mengetahui peraturan ini maka setiap faktur pajak yang dikeluarkan tidak akan diakui oleh pajak atau dianggap tidak ada, kalau seperti itu nanti kita tidak bisa mengkreditkan PPN, jika seperti itu maka kita akan telat bayar, jika telat bayar kemungkinan besar telat lapor atau salah lapor, kalau salah lapor atau telat lapor maka akan didenda sebesar 2% setiap bulannya dari pajak terutang ditambah pajak terutang yang harus dibayar juga.
  • Pajak internasional: pajak internasional berhubungan dengan negara lain. Perusahaan harus mengetahui kebijakan perpajakan yang ada disuatu negara khususnya negara tempat kita melakukan kegiatan usaha. Pengetahuan tentang pajak yang ada disuatu negara akan berpengaruh kepada perencaan pajak yang akan dilakukan karena kalau tidak tahu akan berakibat merugikan perusahaan. Contoh: kita memiliki perusahaan di Singapore. Karena kita punya perusahaan disana kita harus mengetahui perpajakan yang ada di Singapore agar kita tidak melanggar peraturan perpajakan yang kemudian pada akhirnya dapat merugikan perusahaan. Selain itu kita harus mengetahui juga tentang P3B yang telah terjadi antara Indonesia dan Singapore agar kita tidak dikenakan dua kali pajak atau double taxation.
  • Witholding taxes dalam perencanaan pajak internasional: witholding taxes berarti pajak yang dikenakan langsung dipotong, dihitung oleh fiskus. Kita harus selalu mengetahuinya jangan sampai karena di Indonesia kita menggunakan self assesment dimana kita hitung, setor dan lapor sendiri tapi ketika kita didunia internasional kita melakukan hal yang sama padahal pendapatan yang kita miliki itu sudah dipotong pajak. Hal ini harus diketahui agar tidak merugikan perusahaan.
  • Tax heaven untuk minimalkan pajak: tax heaven country memiliki beberapa ciri yaitu memiliki tarif pajak yang rendah, tidak terlalu banyak peraturan, dan sangat mudah untuk melakukan kewajiban perpajakan. Kita bisa memanfaatkan negara-negara itu agar pajak yang harus dibayar tidak terlalu besar dengan syarat tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia. Beberapa contoh negara tax heaven yaitu Swiss, Hong Kong, Amerika Serikat, Singapura, Cayman Islan, Lusemburg, Jerman, Bahrain, dan Uni Emirat Arab.
Iklan