pajakk.jpgMotivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak oleh wajib pajak yaitu terdiri dari,

  1. Kebijakan perpajakan (tax policy)

Disisi pemerintah kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian atau instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mengatur perekonomian negara dalam rangka meningkatkan penerimaan negara. Disisi wajib pajak sebaliknya, kebijakan perpajakan merupakan pemilihan alternatif yang dilakukan dengan alasan yang akan dituju khususnya dalam sistem perpajakan. Aspek kebijakan pajak yang menjadi dorongan dilakukannya perencanaan pajak adalah

  • Jenis pajak yang akan dipungut

Dalam perencanaan pajak perlu dilakukan perencanaan pajak pada jenis pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contoh:

  • Pajak langsung: perusahaan tidak perlu memiliki banyak tanah dan bangunan yang menganggur agar perusahaan tidak perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
  • Pajak tidak langsung: tidak membeli barang yang berasal dari luar negeri (impor) selam masih bisa membeli barang dalam negeri untuk menghindari pajak impor.
  • Subyek pajak

Membuat perencanaan pajak dengan kebijakan yang berhubungan dengan subyek pajak. Contoh:

  • Memberikan deviden kepada wajib pajak orang pribadi daripada kepada wajib pajak badan agar dikenakan tarif lebih kecil.
  • Obyek pajak

Membuat perencanaan pajak dengan kebijakan yang berhubungan dengan obyek pajak. Contoh:

  • Invoice untuk penagihan penjualan yang didalamnya terdapat barang dan jasa dipisahkan dalam deskripsi atau dipisahkan invoicenya agar dasar pajak PPh pasal 23 tidak besar. Ditagihkan barang senilai 100 juta dan jasa 50 juta. Apabila perusahaan tidak memisahkan antara barang dan jasa maka pajak terutang untuk PPh pasal 23 yaitu 150 juta x 2% = 3 juta, padahal yang seharusnya terutang adalah sebesar 50 juta x 2%= 1 juta. Perusahaan bisa melakukan efisiensi sebesar 2 juta (3 juta – 1 juta)
  • Tarif Pajak

Membuat perencanaan pajak dengan melakukan kebijakan yang berhubungan dengan tarif pajak. Contoh:

  • Memberikan tunjangan makan yang asalnya berbentuk uang yang mengakibatkan menambahnya penghasilan kena pajak menjadi makan siang untuk seluruh karyawan sehingga tarif pph pasal 17 yang asalnya masuk kedalam lapisan kedua menjadi masuk kedalam lapisan kesatu.
  • Prosedur pembayaran pajak

Melakukan perencanaan pajak dengan membuat kebijakan yang berhubungan dengan prosedur pembayaran pajak. Contoh:

  • Memilih untuk tidak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak agar tidak harus melakukan pembukuan, melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, dan tidak harus mengangsur Pajak Penghasilan badan.
  1. Undang-undang perpajakan (tax law)

Dalam kenyataan tidak ada peraturan yang sempurna. Seringkali ketidaksempurnaan itu menjadi celah untuk dimanfaatkan. Terlebih apabila salah satu peraturan diketahui memiliki ketidaksempurnaan jangka waktu dalam melakukan perubahannya tidak sebentar. Bagi perusahaan selama peraturan perundang-undangan yang memiliki celah hukum itu belum diubah maka hal itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan efisensi pajak.

  1. Administrasi perpajakan (tax administration)

Luasnya wilayah di Indonesia membuat penerapan adminsitrasi perpajakan tidak secara merata bisa dilaksanakan. Belum lagi dengan banyaknya jumlah penduduk membuat adanya perbedaan penafsiran yang terjadi antar fiskus atau antara fiskus dengan wajib pajak. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan pajak.

Iklan