PENGARUH PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN

pajaki.jpgUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1b menyebutkan definisi perusahaan yaitu,

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Dari pengertian diatas diketahui pada umumnya setiap perusahaan memiliki tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, kebijakannya, dan semua hal yang berhubungan dengan perusahaan maka perusahaan akan selalu berorientasi pada keuntungan dan atau laba.

Didalam laporan keuangan, komponen laba terdapat pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif (PSAK 1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat (1) besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu apabila perusahaan menginginkan pajaknya rendah maka didalam laporan laba ruginya harus mencatatnya laba bersih yang kecil. Untuk memperjelas perhatikan ilustrasi berikut,

Tabel Perbedaan Laba Bersih

No. Keterangan Skema 1 Skema 2
1 Penghasilan Kotor 70.000.000.000 70.000.000.000
2 Pengeluaran (Biaya) 42.000.000.000 55.000.000.000
3 Laba Bersih 28.000.000.000 15.000.000.000
4 Penghasilan Kena Pajak (PKP) (1-2) 28.000.000.000 15.000.000.000
5 Pajak Penghasilan Badan (25% x 3) 7.000.000.000 3.750.000.000
6 Laba Bersih Setelah Pajak 21.000.000.000 11.250.000.000

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi laba bersih maka akan semakin tinggi pula pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahan harus melakukan efisiensi pajak agar laba bersih setelah pajak bisa menjadi besar dan para investor akan menilai kinerja perusahaan baik karena mendapatkan deviden yang besar.

Pajak merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan karena,

  1. Pajak berhubungan dengan hampir seluruh aspek bisnis perusahaan
  2. Kurang bayar ataupun lebih bayar pajak akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang berdampak salah satunya terhadap pembagian deviden
  3. Kurang bayar pajak dalam jumlah yang besar, apapun sebabnya akan menimbulkan akibat yang buruk dan mencederai reputasi perusahaan.

Pengusaha tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya (Muljono: 2009). Secara administratif pajak dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu,

  1. Pajak langsung (direct tax)

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik) selama masih dalam kepemilikan Wajib Pajak. Pajak langsung bisa dilakukan perencanaan yaitu dengan cara tidak memiliki yang termasuk kedalam objek pajak langsung. Namun hal ini sangat sulit dihindari karena yang menjadi objek pajak langsung adalah berupa aset yang sebagian besar perusahaan memilikinya, biaya rutin setiap bulan yang tidak bisa dihindari dan kewajiban dikarenakan menggunakan pihak lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Contoh dari pajak langsung yaitu

  1. Pajak Penghasilan
  2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  3. Pajak Penerangan Jalan
  4. Pajak Kendaraan Bermotor
  5. Pajak tidak langsung (indirect tax)

pajakii.jpgPajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat terjadi suatu peristiwa kena pajak. Pajak tidak langsung berhubungan dengan aktivitas Wajib Pajak. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan Wajib Pajak yang terkandung didalamnya pajak maka pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar. Yang bisa dilakukan efisiensi adalah kategori pajak tidak langsung karena berhubungan dengan aktivitas, semakin banyak aktivitas maka akan semakin pajak juga kewajiban pajaknya. Contoh dari pajak tidak langsung yaitu,

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  2. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM)
  3. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  4. Bea materai
  5. Cuka
  6. Bea impor
  7. Ekspor

 

MANAJAMEN PAJAK

Dalam melakukan efisiensi pajak memiliki prinsip the last and latest, yaitu membayar dalam jumlah sekecil mungkin dengan membayar pada waktu terakhir yang diperbolehkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Salah satu yang bisa dilakukan untuk melakukan efisiensi pajak yaitu dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. (Lumbantoruan: 1996). Pendapat lain dikemukakan oleh Pohan (2013) yang mendefinisikan perencanaan pajak sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan manajer pajak dalam suatu perusahaan agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Meskipun manajamen pajak menginginkan hutang pajaknya sedikit tetapi disisi lain manajemen pajak bisa disebut sebagai perencanaan pemenuhan kewajiab perpajakan secara lengkap, benar/akurat dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya Wajib Pajak secara optimal.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak memiki tujuan yaitu sebagai berikut,

  1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
  2. Usaha efisiensi untuk mencapa laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajenem diatas dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari,

  1. Perencanaan pajak (tax planning)
  2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation)
  3. Pengendalian pajak (tax control)

 

PERENCANAAN PAJAK

Dibawah ini adalah beberapa pengertian tentang perencanaan pajak

  1. Spitz (1983)

Perencanaan pajak adalah proses untuk mempertimbangkan semua faktor pajak (tax factor) dan faktor non pajak (non tax factor) yang relevan, dengan manfaat untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana dan dengan siapa untuk melaksanakan transaksi, operasi, hubungan, sehingga dapat dicapai beban pajak yang minimal dalam kejadian atau orang yang terkena pajak, serendah mungkin dan sejlan dengan tujuan perusahaan.

  1. Larry, Friedman., Anders., (1994)

Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.

  1. Lyson (1996)

Tax planning is arrangements of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability.

  1. Zein (2005)

Perencanaan pajak yaitu suatu proses mengoordisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh  ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

pajakiii.jpgDari definisi diatas dapat dilihat bahwa tujuan perencanaan pajak adalah untuk melakukan efisiensi pajak semaksimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk itu perencanaan pajak harus memenuhi persyaratan

  1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
  2. Secara bisnis dapat diterima
  3. Bukti-bukti pendukungnya memadai

Aspek-aspek yang ada dalam perencanaan pajak adalah

  1. Aspek formal dan administratif

Menurut Resmi (2016) kewajiban wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yaitu,

  • Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
  • Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena pajak.
  • Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
  • Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  • Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  • Membayar pajak yang terutang sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
  • Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  • Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek pajak yang terutang pajak.
  1. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  2. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.
  3. Aspek Material

Basis penghitungan dalam pajak yaitu objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran obyek pajak yang tidak lebih dikarenakan hal itu akan dapat mengurangi optimalisasi sumber daya dan juga tidak kurang dikarenakan agar tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana bagi perusahaan. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Berdasarkan hal itu maka pihak manajemen bukan hanya memahami mengenai pajak yang harus dipenuhi melainkan juga harus memahami peraturan perpajakan agar tidak melakukan kesalahan yang tidak diketahui yang mengakibatkan kerugian dan juga agar bisa melakukan efisiensi pembayaran pajak.

 

TAX AVOIDANCE VS TAX EVASION

Pengertian dari tax avoidance (penghindaran pajak) adalah arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law (Brown: 2012). Pendapat lainnya mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak (Anderson dalam Rahayu: 2010). Semua pihak sepakat bahwa melakukan penghindaran pajak diperbolehkan karena tidak ada hukum yang dilanggar. The Asprey Committee of Australia menyatakan bahwa tax avoidance umumnya menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum tetapi tidak berlawanan dengan maksud dari pembuat Undang-Undang (intention of parliament).

Contoh nyata dalam tax avoidance (penghindaran pajak) adalah pemilihan dalam metode penyusutan. Apabila perusahaan menginginkan penghindaran pajak besar diawal tahun masa manfaat suatu aset maka bisa menggunakan metode saldo menurun. Pemilihan metode penyusutan ini masih diperbolehkan dalam Undang-Undang perpajakan karena dalam perpajakan diperbolehkan memilih salah satu metode penyusutan antara metode penyusutan saldo menurun ganda atau metode garis lurus.

Apabila tax avoidance diperbolehkan, maka berbeda dengan tax evasion. Pengertian tax evasion adalah suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal) seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya denganc cara fiktif.

Contoh nyata lainnya dalam tax avoidance adalah tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT), tidak membayar pajak dengan sengaja, tidak mau dijadian Pengusaha Kena Pajak (PKP) padahal sudah memenuhi syarat sebagai PKP, membuat laporan keuangan palsu dan lain sebaganya.

 

Karakter Penghindaran Pajak

Dalam melakukan penghindaran pajak pasti didalamnya mengandung karakteristik  sebagai berikut,

  1. Unsur artifisial

Ada unsur asli tapi palsu. Artinya adalah sebenarnya sesuatu itu ada tetapi itu bukan yang dimaksud oleh pajak. Analoginya adalah apabila misalkan diwajibkan disetiap ruangan harus menyimpang bunga maka perusahaan menyimpan bunga plastik. Padahal yang dimaksud pajak itu adalah bunga asli. Contoh dalam perpajakannya adalah perusahaan memasukkan sumbangan yang diberikan kepada ormas kedalam biaya penjulan padahal sumbangan bukan merupakan biaya penjualan dan yang namanya sumbangan kepada ormas itu tidak diperbolehkan dalam pajak atau akan dikoreksi positif pada rekonsiliasi fiskalnya.

  1. Memanfaatkan peraturan yang tidak mengatur secara rinci

Loopholes adalah istilah yang digunakan untuk peraturan yang tidak mengatur secara rinci. Contohnya adalah metode depresiasi. Didalam peraturan perpajakan hanya mengenal dua metode penyusutan. Ini merupakan salah satu loopholes dimana kita bisa memiih salah satu tidak harus salah satu kita gunakan.

  1. Kerahasiaan

Hal ini pasti terjad karena ketika perusahaan melakukan artificial maka harus ada kerahasiaan yang terjaga. Seperti contoh pada nomor pertama bahwa perusahaan harus meyakinkan pemeriksa bahwa beban penjualan itu benar-benar ada meskipun sebenarnya itu merupakan sumbangan kepada ormas.

Oleh karena karakteristik diatas maka dalam perencanaan pajak menentukan

  1. Apakah

Pajak apa yang akan dilakukan perencanaan pajak. Perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu peraturan perepajakannya baru kemudian melakukan perencanaannya.

  1. Kapan

Waktu yang tepat untuk melakukan perencanaan pajak. Apakah pada saat kondisi perusahaan sedang laba atau rugi, apakah diawal tahun atau akhir tahun dan pertimbangan waktu lainnya.

  1. Bagaimana

Cara menghindari pajak yang tidak melanggar peraturan harus diketahui sehingga ketika melakukan perencanaan pajak tidak melaggar peraturan yang mengakibatan perusahaan rugi dua kali lipat.

  1. Dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada tax events yag serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan

Pihak yang menjadi lawan transaksi sangat mempengaruhi karena perlakuan perpajakannya berbeda sehingga apabila kita ingin melakukan perencanaan pajak tertentu maka kita harus mengetahui juga dengan siapa kita bertansaksi.

 

 

Iklan