a3560-uang.jpgTiba kita pada bagian akhir mengenai pembahasan sifat pajak. Saat ini kita akan bahas sifat pajak berdasarkan instanti pemungut. Kalau kita ulangi lagi sifat pajak itu dibagi menjadi tiga yaitu sifat pajak berdasarkan jenis, sifat pajak berdasarkan subyek pajak dan obyek pajak, dan sifat pajak berdasarkan instansi pemungut. Hal ini selalu aku ulang dalam setiap tulisan karena agar kamu bisa lebih ingat dengan pembagian ini. Untuk penjelasannya semoga yang sudah aku jelaskan dalam beberapa paragraf sudah cukup dan membuat kamu paham.

Baik mari kita mulai pembahasan tentang sifat pajak berdasarkan instansi pemungut. Sama dengan dua sebelumnya yang akan kita bahas dua hal saja yang termasuk kedalam sifat pajak berdasarkan pemungut yaitu

  1. Pajak Negara (pusat)
  2. Pajak Daerah (lokal)

Sebagaimana biasanya aku mau bahas bagaimana cara memahami pengertian ini dengan mudah. Tapi aku yakin sih untuk pengertian ini lebih mudah karena ini sangat dekat dengan kita.

  1. Pajak Negara (pusat)

Pajak negara artinya pajak yang dipungut oleh negara langsung. Pajak yang dipungut negara ini bersifat nasional. Penentuan pajaknya ditentukan oleh negara. Pengertian lain pajak negara merupakan pajak yan dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti dirjen pajak, dirjen bea dan cukai, kantor pelayanan pajak diseluruh Indonesia. Kalau pajak nasional itu diterapkannya untuk seluruh Indonesia dengan tarif yang sama. Langsung contoh aja yah.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak bumi dan bangunan, dan pajak yang lainnya yang harus kita penuhi sebagai warga negara Indonesia. Pajak negara ini yang nantinya kita akan bahas secara rinci ditulisan-tulisan berikutnya.

  1. Pajak Daerah (lokal)

Kalau pajak daerah atau lokal adanya hanya didaerah saja. Yang menentukan pajak daerah adalah pemerintah daerah atau pemda tingkat I dan II. Disetiap daerahnya bisa berbeda-beda jenis dan tarifnya. Oleh karena itu ketika kita menjadi seorang pengusaha kita perlu belajar mengenai pajak daerah tempat kita membuka usaha karena tiap-tiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda dan tarif berbeda-beda. Pemda tentu menggunakan pajak sesuai fungsinya yaitu regulasi, distribusi, anggaran, dan stabilisasi yang sudah kita bahas pada tulisan sebelumnya. Tapi meski ditentukan oleh Pemda banyak diantaranya yang sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hasil pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak masuk ke kas pemerintah daerah. Jadi ada pos yang masuk ke negara (pusat) dan ada juga yang masuk ke daerah (lokal). Ciri lainnya dari pajak daerah ini aalah pajak yang dikenakan bersifat khusus. Contoh dari pajak daerah ini adalah pajak hotel, restoran, pajak hiburan dan lain sebagainya. Mungkin aku harus bahas secara rinci apa saja yang menjadi pajak daerah karena saking banyaknya. Untuk pajak pusat pasti akan dibahas secara rinci karena sifatnya nasional.

bunga-kreditKesimpulan dari pembahasan kali ini adalah pajak nasional adalah pajak yang dikenakan oleh negara yang sifatnya nasional kemudian hasil pajaknya masuk kedalam anggaran negara dan memiliki sifat dan jenis yang sama disetiap daerah diseluruh wilayah Indonesia sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh daerah melalui pemerintah daerah yang menjadi pemegang kebijakannya yang hasil pajak daerah tersebut akan masuk kedalam anggaran daerah dan sifat dan jenisnya berbeda-beda disetiap daerahnya sesuai dengan kebijakan daerah dalam menggunakan fungsi pajak sebagai regulasi, anggaran, distribusi dan stabilisasi.