Sebagaimana yang aku janjikan pada tulisan sebelumnya bahwa aku akan membahas secara khusus tentang pajak daerah terutama dalam hal contoh-contoh yang termasuk kedalam pajak daerah. Kita mungkin sering mendengar mengenai pajak pusat atau pajak nasional namun kita sedikit jarang mengetahui mengenai pajak daerah. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas lebih dalam tentang pajak daerah.

Dasar hukum pajak daerah ada dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan apa saja yang termasuk kedalam pajak daerah dan retribusi daerah. Sebelum masuk kepada pembahasan kita akan bahas dulu apa perbedaan antara retribusi dengan pajak.

Pajak sudah sangat paham sekali kita tentang pengertiannya. Tidak kurang dari enam belas definisi sudah aku tunjukkan. Perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah pada imbal jasanya. Jika pajak tidak mendapal imbal jasa secara langsung maka retribusi mendapal imbal secara langsung. Kita bayar PPN tapi jalan daerah kita tetap rusak, tapi kita bayar retribusi sampah setiap minggu sampah dirumah kita diambil, kita bayar retribusi parkir kita bisa parkir selama mungkin selama kita bisa bayar retribusinya.

Findl estateSekarang kita sedikit bedah Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retiribusi Daerah. Tentu yang paling penting dalam undang-undang itu adalah jenis yang termasuk kedalam pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut adalah daftarnya,

  1. Pajak Provinsi terdiri dari
  2. Pajak kendaraan bermotor
  3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  5. Pajak Air Permukaan
  6. Pajak Rokok
  7. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari
  8. Pajak Hotel
  9. Pajak Restoran
  10. Pajak Hiburan
  11. Pajak Reklame
  12. Pajak Penerangan Jalan
  13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  14. Pajak Parkir
  15. Pajak Air Tanah
  16. Pajak Sarang Burung Walet
  17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

invesrumah-2Dari pembagian diatas kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya pajak daerah masih dibagi-bagi yaitu dibagi untuk provinsi dan kabupaten/kota. Kita tahu yang namanya kabupaten/kota itu termasuk kedalam provinsi sehingga sebenarnya provinsi juga sudah memiliki ruang sendiri namun pembagian ini dilakukan guna terjadi penyerapan anggaran yang seimbang antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Mungkin tulisan berikutnya akan lebih dibahas mengenai pajak-pajak yang termasuk kedalam provinsi dan kabupaten/kota.

Iklan