50.jpg

Ditulisan sebelumnya berjudul “Pajak Menurut Mereka…” dituliskan enam belas pengertian dari berbagai macam sumber. Nah sekarang aku mau lanjutin jelasin tentang kesamaan, perbedaan dan terakhir aku bakal kasih kesimpulan. Kenapa gak disatuin? Karena kalau disatuin tulisan sebelumnya bakal panjang dan membosankan.

Sekarang kita bahas kesamaan-kesamaan dari enam belas pengertian yang udah disebutin sebelumnya.

  1. Kontribusi wajib

Sepuluh dari enam belas sumber sepakat bahwa pajak merupakan kontribusi wajib. Yang setuju dengan pendefinisian kontribusi wajib atau iuran wajib atau kewajiban finansial atau lainnya yaitu

  • Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007
  • Chalres E. Mc Lure, JR
  • Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock
  • Edwin R.A
  • Soeparman Soemahamidjaja
  • S.I. Djayaningrat
  • Sugianto
  • Rimski Kartika Judisseno
  • Kamus Besar Bahasa Indonesia
  • Kamus Oxford
  1. Terutang

Lima dari enam belas sumber menyebutkan bahwa pajak itu terutang. Jika aku pribadi kurang setuju karena sudah terwakilkan dengan kata “kontribusi wajib”. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa yang namanya wajib itu sudah pasti terutang jadi termasuk pemborosan kata jika “terutang” masih disebutkan lagi. Namun kita harus menghormati para ahli yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan definisi. Berikut yang setuju menggunakan kata terutang dalam definisinya

  • Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007
  • Dr. P.J.A. Adriani
  • N.J. Feldmann
  • M.J.H. Smeets
  • Cort van der Linden
  1. Memaksa

Untuk memaksa ada tujuh yang mencantumkan dalam definisinya. Menurut aku sebenarnya memaksa itu masih terkandung dalam kata “wajib” tapi aku setuju dengan kata memaksa karena wajib hanya menujukkan statusnya tapi kata “memaksa” bisa membuat orang lain mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukannya. Jangankan yang wajib, yang tidak wajib pun kalau kita memaksa pasti akan dikerjakannya. Sedangkan yang namanya kebijakan itu tujuan utamanya adalah dikerjakan. Berikut yang mencantumkan memaksa dalam definisinya,

  • Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007
  • Leroy Beaulieu
  • Dr. P.J.A. Adriani
  • N.J. Feldmann
  • M.J.H. Smeets
  • S.I. Djayaningrat
  • Rimski Kartika Judisseno
  1. Berdasarkan undang-undang

Berdasarkan undang-undang atau berdasarkan ketentuan atau berdasarkan norma atau yang pada intinya berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah disetujui oleh delapan sumber dari enambelas definisi. Berikut daftarnya,

  • Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007
  • Dr. P.J.A. Adriani
  • Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock
  • N.J. Feldmann
  • Soeparman Soemahamidjaja
  • S.I. Djayaningrat
  • Sugianto
  • Rimski Kartika Judisseno
  1. Keperluan negara

Untuk ini dua belas definisi setuju dengan kata keperluan negara dengan macam variasi seperti pengeluaran umum (maksudnya pasti pengeluaran umum pemerintah), dan kesejahteraan umum (yang namanya negara pasti pengen masyarakatnya sejahtera). Aku pun setuju dengan kata keperluan negara ini karena memang pajak itu pada hakikatnya untuk negara dan kita sebagai warga memberikan kepercayaan kepada negara untuk mengelolanya. Berikut daftarnya,

  • Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007
  • Chalres E. Mc Lure, JR
  • Leroy Beaulieu
  • Dr. P.J.A. Adriani
  • Dr. H. Rochmat Soemitro SH
  • Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock
  • Edwin R.A
  • N.J. Feldmann
  • M.J.H. Smeets
  • Soeparman Soemahamidjaja
  • Sugianto
  • Rimski Kartika Judisseno
  1. Tidak mendapat imbalan secara langsung

Ada delapan definisi yang mencantumkan tidak mendapat imbalan secara langsung dengan berbagai variasinya. Sebenarnya kata ini lebih lebih ingin membedakan antara pajak dengan retribusi atau iuran. Kalau pajak itu tidak dapat imbal jasa, kalau retribusi dapat. Tapi sebenarnya kalau tidak dimasukkan pun tidak apa-apa karena mau itu ada imbal jasa atau tidak yang namanya wajib tetap saja harus dipenuhi. Berikut daftarnya,

  • Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007
  • Dr. P.J.A. Adriani
  • Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock
  • Edwin R.A
  • N.J. Feldmann
  • M.J.H. Smeets
  • S.I. Djayaningrat
  • Sugianto

7.jpg

Mengenai perbedaanya aku mencatat ada tiga perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan definisi lain yang secara umum maksud dan tujuannya sama. Yang membedakan yaitu

  1. Pajak dibayar bisa berupa barang. Hal ini disampaikan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja. Ini bertentangan dengan sistem perpapajakn kita dimana mereka hanya minta pembayaran pajak berupa uang tidak yang lainnya. (Ya iyalah, barang susah jadi duit tapi duit gampang jadi barang).
  2. Pajak hanya terutang pada keuangan umum. Hal ini disampaikan oleh Cort van der Linden. Wajar sih definisi ini sudah jadul banget tapi yang jelas pajak di Indonesia dikenakan kepada semua wajib pajak tidak melihat apakah dia itu dapat uangnya dari keuangan umum atau bukan.
  3. Pajak dikenakan atas penghasilan dan bisnis keuntungan. Hal ini dituliskan dalam Kamus Oxford. Di Indonesia bukan hanya penghasilan yang jadi objek pajak tetapi tanah, bangunan sampai kepada paten pun ada pajaknya.

Untuk kesimpulannya kita bahas secara khusus ditulisan tersendiri yah.

Iklan