13.jpg

Wah apaan nih masa pajak bisa ke hukum gitu sih. Tenang dulu sampai aku ngejelasin apa maksudnya pajak (kok di) hukum itu. Tulisan sebelumnya kan bahas pengertian pajak menurut undang-undang tuh, kalau gak ada coba cari di kategori biasa pajak judulnya “Pajak? Makanan Macam Apa Itu?”. Nah sekarang aku mau bahas pajak dalam perspektif hukum.

Oke kita bahas dulu apa itu perspektif. Mudahnya pengertian perspektif itu sudut pandang manusia dalam menilai sesuatu. Jika kita sebutkan perspektif Ayu maka artinya pandangan unik yang berasal dari Ayu (Ayu nama orang yah). Kalau kita sebut perspektif ahli ekonomi mengenai pajak artinya cara pandang ahli ekonomi mengenai pajak. Yang namanya perspektif itu tidak harus beda, jika kita memiliki perspektif sama dengan teman kita maka hal itu tidak mengapa karena meskipun unik perspektif manusia itu bisa sama apabila memiliki latar belakang, kondisi, situasi yang sama.

Kalau udah ngerti apa itu perspektif berarti kalian udah ngerti kan apa itu perspektif hukum? Kalau belum coba baca lagi deh paragraf sebelumnya. Kita samain persepsi yah yang namanya perspektif hukum yaitu suatu cara pandang terhadap sesuatu dari sisi hukum. Udah sama kan? Kalau udah kita lanjut.

Yang kita bahas saat ini adalah pajak dalam perspektif hukum. Artinya cara pandang dari sisi hukum mengenai pajak. Kalau kita bahas hukum pasti gak jauh-jauh yang dibahas itu UU. Kenapa begitu? Karena UU merupakan produk hukum. Sekarang mari kita hubungkan sama pajak. Salah satu pengertian pajak itu memaksa (itu ada dipoin kedua) yang artinya mau tidak mau, suka tidak suka kita harus bayar pajak, lapor pajak dan jadi wajib pajak.

Agar ada dasar pajak yang sifatnya memaksa itu diperlukan adanya peraturan resmi yang dibuat oleh negara berupa dasar hukum. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang untuk memayungi. Undang-undang ini dibutuhkan untuk mengatur semua hal tentang pajak, dimulai dari apa yang dijadikan objek pajak, siapa yang diharuskan membayar pajak, siapa yang harus memungut pajak, jenis-jenis pajak apa yang harus dibayar dan semua hal tentang pelaksanaan pekerjaan harus dijelaskan secara hukum. Mengapa harus secara hukum? Karena apabila suatu saat nanti ada masalah bisa diselesaikan secara hukum, makanya ada yang namanya persidangan khusus kasus-kasus pajak.

Sekarang kita bahas pernyataan dari salah seorang ahli bernama lengkap Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro dalam bukunya berjudul Pengantar Singkat Hukum Pajak menyebutkan,

pengantar-singkat-hukum-pajak

Pemahaman pajak dari perspektif hukum yaitu suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi  fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Dari pembahasan yang dipaparkan diatas kita bisa ambil kesimpulan

  1. Karena sifatnya memaksa pajak memerlukan UU
  2. Pajak yang dipungut harus memiliki UU sebagai kepastian hukum
Iklan