LATAR BELAKANG

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka termasuk golongan kiri dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam PESINDO (Permuda Sosialis Indonesia), Partai Sosialis Indoneia (PSI) juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain antara lain Kelompok Diskusi Datuk yang diprakarsai oleh Dayno yang tinggal di patuk, Yogyakarta. Kelompok yang ikut dalam diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti D.N. Aidit dan Syam Kamaruzzaman saja, melainkan juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto (Komandan Brigade III, Divisi III), Letkol Seoharto (Komandan Brigade X, Divisi II yang kemudian menjadi Komandan Wehrkreise dan menjadi Presiden RI), LEtkol Dahlan, Kapten Supardjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten Untung Samsuri.

Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno wakil Indonesia di Praha, Muso menempati posiis di pimpinan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 11 Agustus yang baru kembali dari Moskwa, Uni Soviet. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Muso antara lain Amir Sjarifuddin Harafap, dr. Setiajid dan kelompok diskusi patuk.
Pada era ini aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi. Masing-masing pihak menyatakan bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama pondok pesantren Madiun dan sekitarnya diculik dan dibunuh.

Pada 10 September 1948 mobil Gubernur Jawa Timur, RM Ario Soerjo dan 2 mobil perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi Jawa Timur. Ke-3 orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri, diculik ketika sedang bertugas di rumah sakit Solo dan kabar beredar Ia pun juga dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban adalah Kolonel Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen yang berdiri di tengah alun-alun Kota Madiun dan nama jalan utama di Kota Madiun.

Kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi Pemerintah RU termasuk Wakil Presiden Hatta yang telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden Amerika Serikat yang mengeluarkan gagasan Domino Theory. Truman menyatakan bahwa apabila ada satu Negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka Negara-negara tetangganya akan juga jatuh ke tangan komunis seperti layaknya dalam permainan kartu domino. Oleh karena itu, dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh dunia.

Kemudian pada tanggal 21 Juli 1948 telah diadakaannya pertemuan rahasia di hotel “Huisje Hansje” Sarangan dekat Madion yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Soekman Wirjosandjodjo Soekanto Tjonkrodiatmodjo, sedangkan di pihak Amerika Serikat hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakili Amerika Serikat dalam komisi Jasa Baik PBB). Dalam pertemuan Sarangan yang belakangan dikenal sebagai “Perundingan Saranagan” diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (Proposal Pembasmian Kelompok Merah). Dengan bantuan untuk Kepolisian RI. Cambell yang menyandang gelar resmi Atase Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Jakarta sesungguhnya adalah anggota Central Intelligence Agency (CIA) atau badan intelijen Amerika Serikat.

Selain itu dihembuskan isu bahwa Sumarsono, tokoh Pesindo pada tanggal 18 September 1948 melalui radio di Madiun telah mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun. Namun Soemarsono kemudian membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pada dia mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah (FND) dan telah terjadi pemberontakan PKI. Dia mengatakan bahwa FND dibentuk sebagai perlawanan terhadap ancaman dari pemerintah pusat.

Pada 19 September 1948 Presiden Soekarno dalam pidato yang disairkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: Muso atau Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata, yang pada waktu itu disebut sebagai Madiun Affairs (Peristiwa Madiun), dan di zaman Orde baru kemudian dinyatakan sebagai pemberontak PKI.